KONFLIK DIPOSO

agama, birokrasi pemerintahan dan politisi lokal serta masyarakat

akan berani masuk ke Poso, begitupun kombatan Poso yang Muslim

Akar konflik yang terjadi di wilayah Poso senantiasa dikaitkan

antara Muslim dan Nasrani (Pontoh, 2002) ataupun antara pendatang

aspek-aspek sosial yang menghalangi terciptanya pemerintahan

bahwa dalam pemilihan kepala daerah langsung 2010 terjadi perubahan

banyak identitas etnis dan agama dengan masing-masing keterkaitan

belum sepenuhnya bersepakat untuk menggunakan demokrasi sebagai

berani melintasi wilayah tertentu. Kombatan Kristen dari Tentena tidak

biasa, sehingga ketika konflik muncul akan menyebar ke berbagai

calon. Masyarakat mulai lebih peduli terhadap kandidat yang

dalam masyarakat Poso ketika menerjemahkan identitas agama dan

dan friksi di tengah masyarakat. Apalagi para aktor politik tersebut

dan kesejahteraan pascakonflik tersebut tergambar dalam temuan

dan pribumi. Secara administratif Poso merupakan penggabungan

demokrasi sebagai instrumen pergantian kepemimpinan secara damai.

demokratis. Secara empirik, komposisi elit yang ada di Poso saat ini

dengan konflik elit yaitu perebutan jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah

dibangun rezim demokrasi. Menurut Leslie Lipson (1960), sebuah

digunakan oleh para kandidat, akan tetapi telah terjadi re-interpretasi

dinamika politik. Kendati isu agama dan suku masih tetap marak

elemen pada posisi setara sehingga dapat menjelmakan kesempatan

elemen yang ada di dalamnya sangat tergantung pada kemampuan

et.al., 2012: 41-42), serta pegunungan Lore yang berdekatan dengan

Fakta ini menggembirakan, sebab di era konflik para kombatan tidak

faktor kedekatan menjadi penting”.1 Kecenderungan ini menguatkan

Gejala ini mengindikasikan bahwa isu-isu keamanan dan kesejahteraan

Hal ini menempatkan aktor-aktor politik yang pernah terlibat

hubungan dengan kerajaan Luwu di wilayah Sulawesi Selatan. Poso

instrumen pengelolaan kekuasaan. Kondisi tersebut, baik secara

instrumen-instrumen pembentukan sentimen komunalitas seperti

juga memiliki hubungan sejarah kuat dengan kerajaan Parigi (Haliadi,

ke-etnis-an.

kemudian harus dapat keluar dari bayang-bayang tersebut, yaitu

Kendati potensi konflik di tingkat masyarakat sudah mulai

konflik menjadi agen penting bagi pencari kuasa. Salah satu bentuk

konflik yang pernah terjadi. Aktor politik demokratis harus dapat tetap

Konstruksi Politik Pascakonflik di Poso

langsung maupun tidak, merupakan wujud nyata ancaman perpecahan

lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, kepemudaan dan

Masa depan Poso sebagai satu entitas wilayah dengan berbagai

masa konflik secara alami, yang menghambat proses yang dapat

masalah publik. Grafik 1 di bawah ini menggambarkan harapan

masih merupakan bagian dari rezim konflik yang berkiprah di berbagai

masyarakat akan peran negara sebagai problem solver.

masyarakat senantiasa dikaitkan dengan relasi dengan penguasa.

membawa isu-isu keamanan dan kesejahteraan dalam kampanyenya.

menempatkan elit politik demokrasi tersebut sebagai tawanan dari

mengembalikan kepercayaan publik. Kerinduan publik akan hadirnya

menjadi solusi yang mewujudkan keadaan lebih baik untuk pelayanan

menjadi titik temu antara berbagai kepentingan dengan tidak

menjaga kebebasannya untuk bertindak dan menempatkan setiap

menurun, di tingkat elit, para aktor yang pernah terlibat konflik masih

mulai menggeser pola perilaku sebelumnya yang berbasis identitas

namun berbagai kendala lain bermunculan sebagai problem dalam

NEGARA KESEJAHTERAAN DAN POLITIK FIGUR

negara kuat yang dapat menyelesaikan masalah-masalah keamanan

nyata relasi tersebut tampak pada penguasaan permodalan,

para aktor konflik yang melingkupinya sebagai produk reproduksi

pembantaian terorganisasi (progron). Untuk itu bentuk akomodasinya

Pemerintah Kabupaten Poso merupakan kelanjutan sistem

pemerintah menyelesaikan masalah-masalah pascakonflik agar dapat

pengusaha dan berbagai profesi lainnya.

Persaingan kekuasaan akan mengumpulkan kekuatan massa pada

politik yang mewarisi dua keadaan yaitu kekerasan dan konflik, bahkan

publik, pembangunan sarana dan prasarana publik.

pulang kampung bersama (lihat Gogali, 2010). Demokrasi tampaknya

rezim demokrasi. Keberadaan persaingan dalam berbagai kehidupan

sejarah yang berbeda. Masyarakat Pamona dan Baree memiliki

sektor di masyarakat. Meskipun faktor keamanan sudah kondusif,

Sigi. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah penjelmaan

sistem politik tidak dapat berjalan dengan baik jika dikelilingi oleh

Studi yang dilakukan Nawawi, et.al. (2012) bahkan menemukan

suku sebagai pertimbangan utama voters dalam memilih pasangan

sumbu politik tertentu.

Survei PWD (2013) tentang institusi yang semestinya menangani

Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Pascakonflik di Poso

tersebar di berbagai sektor kehidupan masyarakat selaku tokoh

tidak akan masuk ke Tentena. Namun pada 2005 dan 2010, mereka

untuk hidup lebih baik kepada semua masyarakat.

yang dekat-dekat dengan para penguasa ataupun birokrat lokal,